Ide Dan Strategi Gotong Royong Kaum Muda Untuk Energi Bersih

Data Kementerian ESDM menunjukkan, energi baru terbarukan yang digunakan di Indonesia saat ini mencapai 11,5 persen. Padahal, target pemerintahan Jokowi cukup ambisius. Yaitu, 23 persen di tahun 2025. Ini artinya, dalam waktu empat tahun ke depan, perlu upaya ganda agar target tercapai sempurna. Potensi ketersediaan energi alternatif di tanah air sangatlah besar. Presiden Jokowi, saat berkunjung ke Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, baru-baru ini menyebut, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan energi baru terbarukan sebesar 418 ribu Megawatt. �Baik itu dari tenaga air, panas bumi, arus bawah laut, panas permukaan laut, angin, tenaga surya, semua kita miliki,� papar Presiden, seperti dikutip di berbagai media. Euforia potensi energi alternatif yang besar ini tentu harus diimbangi dengan langkah-langkah strategis agar bisa direalisasikan. Kementerian ESDM memang telah menggagas roadmap untuk itu. Baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di forum tingkat tinggi, COP 26 Glasgow, United Kingdom, November tahun lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Itu berarti, sejak sekarang, Indonesia harus mulai agresif membangun dan memanfaatkan energi-energi alternatif yang ramah lingkungan. Sekaligus, mempensiunkan, energi fosil yang jadi sumber emisi karbon, secara bertahap. Di sana, Pemerintah menyampaikan komitmen bahwa, energi surya akan mendominasi bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Hal yang sangat beralasan, mengingat, negara kita adalah negara tropis dan mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Menunjang komitmen itu, telah lahir beleid berupa Peraturan Menteri ESDM yang isinya dinilai responsif dan menjawab kebutuhan zaman. Bahkan, sangat menarik karena ada sejumlah benefit diberikan untuk masyarakat yang ikut memasang panel surya. Permen yang dimaksud yaitu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU). Ini menyempurnakan peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Secara singkat, substansi pokok dari peraturan ini adalah, meningkatkan nilai ekspor kWh listrik (penjualan listrik dari konsumen ke PLN) yang semula dihargai 65 persen dari harga yang dibeli PLN, menjadi 100 persen. Artinya, listrik yang dihasilkan solar panel di tingkat masyarakat bisa �dijual� dengan harga sama yang dibanderol PLN. Menariknya lagi, hasil listrik dari panel surya yang dipasang di rumah, jika berlebih, bisa jadi deposit di rekening listrik kita, dan berlaku hingga enam bulan ke depan. Untuk mengajukan permohonan pemasangan panel surya atau PLTS atap, kini juga lebih singkat. Hanya lima hari, jika tanpa penyesuaian PJBL atau Perjanjian Jual Beli Listrik. Atau 12 hari jika ada PJBL. Peraturan ini juga membuka peluang perdagangan karbon dari PLTS Atap. Artinya, jika masyarakat umum memasang panel surya di rumah-rumah, akan ada semacam insentif tambahan sebagai konsekwensi dari berkurangnya emisi karbon di lingkungan kita. Semua benefit ini perlu dikampanyekan lebih massif, agar masyarakat tertarik memasang panel surya sehingga pada gilirannya, makin banyak yang menggunakan energi ramah lingkungan, dan berkontribusi cepat pada penurunan emisi gas rumah kaca. Kementerian ESDM memproyeksikan, pemanfaatan panel surya atau PLTS Atap akan mencapai 3,6 Gigawatt pada tahun 2025. Dan, pelanggan yang memiliki rumah minimal tipe 45, dengan kapasitas listrik 1.300 VA, akan jadi target potensial konsumennya. Jika ini tercapai, maka dampaknya terhadap lingkungan cukup bagus. Potensi penurunan emisi, mencapai 4,58 juta ton CO2 ekuivalen, dari total reduksi 170 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030. Selain itu, juga ada peluang bagi Pemerintah mendapatkan Rp60 miliar per tahun dari penjualan karbon. Asumsinya, CO2 ekuivalen dihargai 2 USD per ton. Salah satu upaya untuk mempercepat bauran ini, Pemerintah perlu melirik peran dan potensi kalangan generasi muda. Mereka memiliki idealisme dan sangat mendukung transisi energi bersih Indonesia. Pemanfaatan PLTS Atap, misalnya, diperkirakan akan menyerap 121.500 pekerja. Data dari Badan Pusat Statistik menyebut, 30 persen jumlah penduduk Indonesia di tahun 2021 adalah generasi usia di bawah 25 tahun. Proyek pengembangan energi alternatif beberapa tahun ke depan, sudah pasti mengincar tenaga kerja di generasi ini. Bahkan, generasi ini akan memegang kendali proyek-proyek EBT dalam 5-10 tahun lagi.? Karenanya, mereka harus disiapkan mulai sekarang. Melalui pembelajaran atau training yang sudah cukup tersedia di publik, atau melalui program Pemerintah di Kampus Merdeka. Patut diapresiasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk anak-anak muda penggiat energi bersih. Kementerian telah melahirkan program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau Gerilya untuk mahasiswa Indonesia, yang bahkan bisa dinilai dan dikonversi setara 20 SKS. Ini salah satu aksi nyata Pemerintah untuk peningkatan kapasitas anak muda yang kelak akan jadi generasi pengganda pengembangan energi baru terbarukan di tanah air. Melalui Gerilya, mereka bukan sekedar belajar tapi juga mendapatkan pengalaman bekerja melahirkan proyek-proyek energi bersih di lingkungannya. Di sini juga terbuka peluang?job creation, penciptaan lapangan kerja, melalui berbagai jenis perusahaan rintisan (start up) di sektor PLTS Atap. Jika ini dilakukan, maka sejatinya kita telah melakukan upaya gotong royong dalam penyediaan listrik melalui pengembangan energi alternatif. Kebijakan Pemerintah sudah?on the track. Kini, pertanyaan dan tantangan selanjutnya, ada pada kita semua. Jika ingin segera beralih ke energi yang bersih dan ikut menjaga iklim dunia, maka marilah mulai membangun energi alternatif di rumah atau lingkungan kita masing-masing.